MUARAENIM, PS - Sebanyak 17 desa yang ada di Kabupaten Muaraenim, menerima dana bantuan sosial dalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4-ISDA-IK) dari pemerintah pusat. Dana tersebut merupakan kompensasi dari kenaikan BBM.
"Tiap desa akan menerima dana tersebut sebesar Rp 175 juta, yang langsung ke rekening kelompok tani masing-masing," ujar Sekretaris PU Bina Marga (BM) dan Pengairan Kabupaten Muaraenim Ir H Ahmad Yani MT, di sela-sela kegiatan sosialisasi P4-ISDA-IK di ruang pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muaraenim, Senin (30/9/2013).
Menurut A Yani, dalam program ini, Kabupaten Muaraenim mendapatkan alokasi sebanyak 17 desa yang tersebar di tiga Kecamatan yakni di Kecamatan Tanjung Agung sebanyak enam desa yaitu Desa Sugih Waras, Muara Meo, Tanjung Baru, Seleman, Padang Bindu, dan Pagar Dewa. Selanjutnya Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) ada tujuh desa, yakni Desa Cahaya Alam, Tanjung Agung, Datar Lebar, Segamit, Tanjung Tiga, Aremantai dan Pelakat. Selanjutnya Kecamatan Semende Darat Tengah (SDT) ada empat desa, masing-masing Desa Gunung Agung, Tebing Abang, Batu Surau dan Sri Tanjung.
Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar, mengungkapkan kegiatan P4- ISDA-IK ini memiliki empat tujuan dan sasaran. Pertama, partispasi yang merupakan kesempatan aktif dalam pelaksanaan program sesuai dengan spesifik lokasi. Kedua, transparansi berupa penggunaan dana yang diketahui oleh semua anggota petani yang terlibat. Ketiga akuntabilitas, dalam hal ini dana yang ada harus di pertanggungjawabkan dan keempat, berkesinambungan yakni diharapkan program ini dapat berkelanjutan dan dikembangkan oleh petani.
"Saya harap program ini dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Proyek Jaringan Pemanfaatan Air dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, Ferry Sahrizal ST MT, mengatakan, program ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia.
Program ini merupakan salah satu bentuk kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) selain BLSM, yang telah dialokasikan pemerintah. Untuk tahun ini, tercatat ada sekitar 5000 desa di Indonesia yang akan menerima bantuan ini, dimana sebanyak 178 desa berada di Sumsel.
Program ini, kata Ferry, bentuknya Bansos dan swakelola. Namun demikian, harus tetap harus dipertanggungjawabkan. Sebab ini akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi, harus hati-hati dalam penggunaannya. Adapun untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang dalam hal ini adalah petani akan didampingi oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) yang telah dilatih sehingga dapat memberikan arahan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. (ps/net)
0 Komentar