PRABUMULIH, PS -- Ribut ribut masalah pencoretan 93 nama tenaga honorer Prabumulih, untuk ikut tes penerimaan CPNS Kota Prabumulih, juga menjalar ke DPRD Prabumulih. Tuduhannya tak main-main, DPRD Prabumulih ikut andil dalam mencoret nama-nama tenaga honorer K2 Prabumulih. Karuan saja tudingan ini dibantah oleh anggota DPRD Prabumulih. Alhasil, DPRD Prabumulih segera membentuk Timwas Honorer K2 Prabumulih yang diketuai Herisyam JR Kitama, politisi PPP. Kemudian anggota antara lain Hartono Hamid, Habib Essilahudin, H Indra Gunawan SKM, H Erwandi Bsc, Iskandarno SH, TR Hulu SH, H Kesuma Irawan SH, Romudan dan Eko Mahendra.
Timwas ini pun memanggil Kepala BKD Prabumulih Drs Sobban Asmuni beserta jajaran BKD Prabumulih, kemudian juga mengundang Kepala Inspektorat Kota Prabumulih Drs Jauhar dan menggelar rapat Selasa (8/10) membahas kisruh ini. Dalam pertemuan ini, para anggota DPRD Prabumulih, mengkritisi dan minta diklarifikasi masalah tudingan anggota DPRD ikut mencoret nama-nam Honorer K2 yang dianggap datanya fikti.
H Kesuma Irawan bahkan dengan nada keras minta agar masalah honorer ini diluruskan dan tidak ada campur tangan anggota DPRD dalam pencoretan ini. "Kita bahkan minta agar seluruh nama-nama honorer ini diikutsertakan dalam tes penerimaan CPNSD Prabumulih, demi memenuhi unsur keadilan untuk semua," tandas H Kesuma Irawan. Bahkan Iskandarno dengan lugas menjelaskan bahwa didaerah lain pun semua tenaga honorernya diikutsertakan dalam tes penerimaan CPNS."Saya bahkan menghubungi Ketua DPRD OKUT dan mereka mengakomodir seluruh tenaga honorernya, lantas mengapa di Prabumulih tak bisa mengakomodir hal ini," cetus Iskandarno.
Alhasil, dalam pertemuan yang berakhir pukul 15.30 WIB dihasilkan butir-butir berita acara Rapat Intern Timwas Honorer dengan bunyi antara lain pembagian nomor tes CPNS dari Honorer K2 untuk ditunda dulu sampai dengan uji publik, Honorer K2 dibawah tahun 2005 yang memenuhi syarat tapi namanya belum tercantum dalam pengumuman peserta test CPNS Honorer K2 yang diumumkan BKD Prabumulih di media massa untuk segera menyampaikan berkas ke BKD untuk diproses dari tanggal 9 s.d 13 Oktober 2013 dan diikutsertakan dalam peserta tes CPNS Honorer K2 dan ditembuskan ke Timwas Honorer K2 DPRD Prabumulih, Uji Publik untuk yang akan mengikuti tes dipublikasikan di media massa yang dikeluarkan oleh BKD dari tanggal 14 Oktober s.d 22 Oktober 2013 dan penyampaian atau sanggahan tentang uji publik tes CPNS dari Honorer K2 disampaikan ke Timwas Honorer K2 DPRD Prabumuih dan butir terakhir adalah Peserta tes CNPS Honorer K2 yang telah diumumkan dan telah lulus, bila ditemukan data yang tidak valid maka peserta tersebut digugurkan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala BKD Drs Sobban Asmuni yang ditemui usai pertemuan menyatakan tidak ada masalah dan semua sudah dijelaskan kepada Timwas Honorer K2 DPRD Prabumulih."Jika ada kongkalingkong, silahkan laporkan ke timwas dan aparat hukum," jelas Sobban Asmuni.
"Jika ada kebohongan data, silakan adukan ke aparat dan jika datanya benar, namun namanya tidak masuk untuk ikut tes, akan kita perjuangkan," harap Sobban Asmuni. (bmg)
Timwas ini pun memanggil Kepala BKD Prabumulih Drs Sobban Asmuni beserta jajaran BKD Prabumulih, kemudian juga mengundang Kepala Inspektorat Kota Prabumulih Drs Jauhar dan menggelar rapat Selasa (8/10) membahas kisruh ini. Dalam pertemuan ini, para anggota DPRD Prabumulih, mengkritisi dan minta diklarifikasi masalah tudingan anggota DPRD ikut mencoret nama-nam Honorer K2 yang dianggap datanya fikti.
H Kesuma Irawan bahkan dengan nada keras minta agar masalah honorer ini diluruskan dan tidak ada campur tangan anggota DPRD dalam pencoretan ini. "Kita bahkan minta agar seluruh nama-nama honorer ini diikutsertakan dalam tes penerimaan CPNSD Prabumulih, demi memenuhi unsur keadilan untuk semua," tandas H Kesuma Irawan. Bahkan Iskandarno dengan lugas menjelaskan bahwa didaerah lain pun semua tenaga honorernya diikutsertakan dalam tes penerimaan CPNS."Saya bahkan menghubungi Ketua DPRD OKUT dan mereka mengakomodir seluruh tenaga honorernya, lantas mengapa di Prabumulih tak bisa mengakomodir hal ini," cetus Iskandarno.
Alhasil, dalam pertemuan yang berakhir pukul 15.30 WIB dihasilkan butir-butir berita acara Rapat Intern Timwas Honorer dengan bunyi antara lain pembagian nomor tes CPNS dari Honorer K2 untuk ditunda dulu sampai dengan uji publik, Honorer K2 dibawah tahun 2005 yang memenuhi syarat tapi namanya belum tercantum dalam pengumuman peserta test CPNS Honorer K2 yang diumumkan BKD Prabumulih di media massa untuk segera menyampaikan berkas ke BKD untuk diproses dari tanggal 9 s.d 13 Oktober 2013 dan diikutsertakan dalam peserta tes CPNS Honorer K2 dan ditembuskan ke Timwas Honorer K2 DPRD Prabumulih, Uji Publik untuk yang akan mengikuti tes dipublikasikan di media massa yang dikeluarkan oleh BKD dari tanggal 14 Oktober s.d 22 Oktober 2013 dan penyampaian atau sanggahan tentang uji publik tes CPNS dari Honorer K2 disampaikan ke Timwas Honorer K2 DPRD Prabumuih dan butir terakhir adalah Peserta tes CNPS Honorer K2 yang telah diumumkan dan telah lulus, bila ditemukan data yang tidak valid maka peserta tersebut digugurkan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala BKD Drs Sobban Asmuni yang ditemui usai pertemuan menyatakan tidak ada masalah dan semua sudah dijelaskan kepada Timwas Honorer K2 DPRD Prabumulih."Jika ada kongkalingkong, silahkan laporkan ke timwas dan aparat hukum," jelas Sobban Asmuni.
"Jika ada kebohongan data, silakan adukan ke aparat dan jika datanya benar, namun namanya tidak masuk untuk ikut tes, akan kita perjuangkan," harap Sobban Asmuni. (bmg)
0 Komentar