KPU Belum Terima Surat Pemberhentian Pasek

PALEMBANG, PS - Terkait adanya pemecatan anggota DPR RI, Gede Pasek dari fraksi Demokrat, hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menentukan penggantinya.

Hal ini disampaikan komisioner KPU RI divisi Sumber Daya Manusia, Sigit Pamungkas disela-sela Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 75 anggota KPUD se-Sumsel, Jumat (17/1) di Hotel Grand Zuri, Palembang.

"Kita belum terima surat pemberhentian dari pimpinan DPR RI sehingga belum mengambil sikap. Mengenai penggantinya juga kita belum tahu karena belum di cek, akan tetapi caleg yang memperoleh suara di bawah pasek akan menggantinya," ungkap Sigit.

Mengenai prosesnya sendiri, Sigit mengungkapkan jika proses penggantiannya cepat, jika sudah di serahkan ke KPU.

 

"Prosesnya paling seminggu, setelah adanya surat dari DPR. Nanti kita akan kembalikan ke DPR siapa orang yang berhak menggantikannya (Pasek)," tandas Sigit. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Winantuningtyastiti mengatakan, Partai Demokrat mengajukan pemecatan terhadap anggotanya di DPR, I Gede Pasek Suardika, karena dianggap melanggar kode etik. Alasan pemecatan ini tercantum dalam surat pengajuan pemecatan Pasek.

"Di surat itu karena melanggar kode etik," kata Winantuningtyastiti di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/1). Namun, mengenai pelanggaran kode etik apa yang dilakukan oleh Pasek, Winantuningtyastiti tak bisa mengungkapkannya "Tidak ditulis poin per poin, bahasa suratnya mengalir saja, tapi tidak ditulis poin per poin. Intinya mereka usulkan untuk mengganti Pasek, " ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaff membenarkan pemecatan Pasek karena adanya pelanggaran kode etik itu. Namun, dia membantah pelanggaran kode etik itu karena yang bersangkutan bergabung dengan organisasi kemasyarakatan yang diketuai mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum.

"Tidak, tidak karena PPI. Tidak ada yang mengatakan masuk PPI melanggar pakta integritas. Tapi akhir-akhir ini Pasek kerap muncul dan melakukan sikap yang bertabrakan dengan Demokrat," ujarnya.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut seperti apa bentuk sikap yang bertabrakan itu, Nurhayati tak menjawabnya dengan tegas. "Ya kita lihat saja di televisi," pungkasnya. (bmg/tribunsumsel)