PRABUMULIH, PUBLIKZONE – Adanya rencana penghapusan Non ASN pada November 2023 mendatang, tentunya membuat gusar seluruh Kepala Daerah. Salah satunya, Wako Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM karena jika itu dilakukan jelas akan menambah pengangguran di Kota Nanas.
Data dari BKPSDM Prabumulih, setidaknya ada 3 ribuan Non ASN mengabdi di lingkungan Pemkot Prabumulih. Baik itu, TKS, PHL, dan Honorer.
Maka dari itu, Walikota Prabumilih IR H Ridho Yahya, dalam rangka memperjuangkan nasib para Non ASN melayangkan surat permohonan kepada Presiden RI, Jokowi agar para Non ASN ini bisa diangkat secara langsung tanpa tes melalui PPPK ataupun PNS.
“Harapan kira, selaku Kepala Daerah jelas diharapkan tidak adanya penghapus Non ASN. Karena, sangat dibutuhkan,” terangnya.
Selain itu, sebutnya sesuai arahan Presiden RI, Jokowi penghapusan Non ASN ini jangan memicu kegaduhan. Sehingga itu, dirinya memberikan masukan dan saran.
“Jika semuanya diangkat PPPK/PNS, jelas tidak akan menimbulkan kegaduhan. Karena, hal itulah diinginkan kabupaten/kota dalam menyiasati atau solusi Non ASN,” ungkap Ridho.
Menurutnya, dengan diangkatnya Non ASN menjadi PPPK/PNS jelas akan memberikan penghidupan layak dan peningkatan kesejahteraan. “Juga membantu Pemda, memberikan peluang kerja dalam rangka menekan angka pengangguran di Kota Nanas ini,” tutupnya. (RY)
0 Komentar