PRABUMULIH,PUBLIKZONE- Wacana pemangkasan belanja pegawai hingga 30 persen yang mencuat dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai menimbulkan kekhawatiran di daerah.
Di Kota Prabumulih, isu ini menjadi perhatian serius lantaran menyangkut nasib sekitar 4 ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini aktif mengabdi di berbagai sektor.
Para PPPK tersebut selama ini menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan publik, mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, hingga teknis pemerintahan. Jika kebijakan efisiensi tersebut benar-benar diterapkan, maka dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan kerja dan kesejahteraan mereka.
Wali Kota Prabumulih, H Arlan, yang akrab disapa Cak Arlan, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat. la memastikan, Pemkot Prabumulih tidak akan mengambil langkah gegabah tanpa dasar regulasi yang jelas.
"Hal ini bukan hanya terjadi di Prabumulih saja, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi situasi yang sama. Kita tentu masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa kebijakan finalnya," ujar Cak Arlan kepada awak media, Selasa, (31/3/2026).
Meski demikian, Cak Arlan menegaskan komitmennya untuk tetap memperhatikan nasib para PPPK yang telah memberikan kontribusi nyata bagi daerah. la menyadari, keberadaan PPPK selama ini sangat membantu dalam menjalankan program-program pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan kep masyarakat.
"Kita tidak bisa menutup mata, PPPK ini sudah banyak berperan dalam pembangunan dan pelayanan publik. Jadi, apapun kebijakan nantinya, kita akan pikirkan langkah terbaik agar tidak merugikan mereka," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Pemkot Prabumulih akan melakukan kajian mendalam jika kebijakan pemangkasan tersebut benar-benar diterapkan. Kajian tersebut meliputi pengelolaan anggaran, efisiensi belanja, hingga kemungkinan skema penyesuaian yang tetap mengedepankan kepentingan pegawai tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
"Intinya, kita ingin tetap seimbang. Di satu sisi mengikuti kebijakan pusat, di sisi lain menjaga keberlangsungan pegawai kita," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, juga menyatakan sikap tegas terkait isu ini. la memastikan DPRD akan berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak PPPK jika kebijakan efisiensi belanja pegawai tersebut diberlakukan.
"Kalau kebijakan itu diterapkan, tentu akan kita perjuangkan. Kita tidak ingin para PPPK yang sudah mengabdi dengan baik justru terdampak secara signifikan," ujar Deni Victoria.
la menilai, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang dampak sosial dari kebijakan tersebut, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada tenaga PPPK dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Jangan sampai kebijakan efisiensi ini malah menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi pelayanan publik maupun kesejahteraan pegawai. Kita akan dorong agar ada solusi terbaik, termasuk kemungkinan kebijakan afirmatif untuk daerah, urainya.
Deni juga menambahkan, DPRD akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Prabumulih serta pemerintah pusat guna mencari jalan tengah yang tidak merugikan semua pihak. la berharap ada kejelasan regulasi secepatnya agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di kalangan PPPK.
Isu pemangkasan belanja pegawai ini sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam melakukan penataan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran. Namun di sisi lain, implementasinya di daerah membutuhkan penyesuaian yang matang agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Di Kota Prabumulih, harapan besar kini tertuju pada kebijakan pemerintah pusat yang diharapkan tetap berpihak pada keberlangsungan tenaga PPPK. Pemerintah daerah bersama DPRD pun dituntut untuk sigap dan responsif dalam menyikapi dinamika tersebut, demi menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kesejahteraan aparatur (dk/Rils)
0 Komentar