Saat menuju lantai 3 Gedung Pemerintah Kota Prabumulih, dimana BKD Prabumulih berada, tampak ruang Kepala BKD Prabumulih terkunci rapat.
Akhirnya awak media menuju ruangan Sekretaris BKD Prabumulih Herdoni, yang kebetulan berada di ruangannya, usai mengikuti rapat bersama Walikota Prabumulih.
Herdoni menjelaskan bahwa Kepala BKD Drs Sobban Asmuni berhalangan hadir, karena tak enak badan. "Tadi beliau izin tak masuk kantor, karena berhalangan, karena tak enak badan," ungkap Herdoni, ketika hendak ditanya media mengenai keberadaan Kepala BKD Prabumulih.
Ketika wartawan meminta konfirmasinya mengenai ketidakhadiran dan masalah "marahnya" Walikota Prabumulih terhadap kinerja Kepala BKD Prabumulih, secara halus ia menolak memberikan keterangan. "Sebagai bawahan saya harus berkoordinasi dan izin tentang masalah yang menjadi ranah Kepala BKD Prabumulih. Jika beliau tidak berkenan memberikan izin dan tidak memerintahkan saya memberikan keterangan, maka saya harus mematuhinya," lanjut Herdoni lagi.
Bahkan didepan awak media, ia menelepon Kepala BKD Prabumulih dan menyampaikan keinginan awak wartawan untuk konfirmasi berita mengenai pelaksanaan tes CPNS K2, ketidakhadirannya dan soal"marahnya" H Ridho Yahya terhadap kinerja Kepala BKD Prabumulih. Suara Sobban diujung telepon pun menyatakan bahwa ia sedang tak enak badan dan mungkin Hari Rabu nanti (6/11) sudah sehat dan berkantor seperti biasa.
"Kemarahan" orang nomor satu di Bumi Seinggok Sepemunyian ini bukan tanpa alasan, ternyata menyangkut kredibilitas dirinya sebagai Kepala Daerah.
Sebelumnya pernyataan kemarahan dan kekecewaan H Ridho Yahya kepada Kepala BKD Prabumulih Drs Sobban Asmuni, terkait mengenai coret mencoret honor K2 yang akan mengikuti tes CPNS jalurHonor K2 Prabumulih.
Ridho Yahya sendiri sudah memerintahkan Sobban Asmuni agar membuat surat kepada BKN RI Pusat, agar seluruh ajuan Honor CPNS Prabumulih sebanyak 326 orang agar dapat mengikuti tes CPNS. Namun rupanya, perintah Walikota ini, dianggap angin lalu oleh Kepala BKD Prabumulih. Bahkan dengan beraninya, serta tidak melakukan koordinasi, konsultasi kepada dirinya, serta merta membuat surat dari BKD Prabumulih dengan isinya adalah hasil evaluasi dan rekomendasi BKD Prabumulih mengenai peserta tes CPNS jalur Honor K2 yang dianggap layak sejumlah 233 orang. Hingga ada 93 nama yang tidak dapat ikut tes CPNS Jalur K2 ini.
Alhasil, H Ridho Yahya pun marah besar dan merasa dikangkangi oleh anak buahnya sendiri. Ia juga tak habis fikir, kenapa surat dari BKD Prabumulih--notabene tanpa konsultasi dan koordinasi dengan dia selaku Walikota--serta merta diterima oleh BKN Pusat. "Mestinya fihak BKN Pusat melihat tingkat wewenang surat yang dibuat tersebut.Masak Kepala BKD yang bikin surat, serta merta diterima, sedangkan saya Walikota tidak tahu adanya surat Evaluasi dan rekomendasi mengenai peserta Tes CPNS Prabumulih," terang Ridho prihatin. (bmg)
0 Komentar