Ia menyoroti keengganan H Ridho Yahya berkantor di Kantor Walikota Prabumulih di Jalan Sudirman bersebelahan dengan gedung DPRD Prabumulih.
"Berkantornya Wako berdasarkan Perda. Jika tak mau berkantor di kantor tersebut, sama saja tidak mematuhi aturan yang ada," ujarnya.
Bahwa Wako Prabumulih lebih senang berkantor di Gedung Perkantoran Pemkot di Kelurahan Sindur, untuk dapat lebih dekat mengawasi SKPD yang berkantor disitu dan memantau kerja PNS Pemkot Prabumulih, dianggap oleh Rizal Kenedi terlalu dibuat-buat.
"Alasan itu terlalu klise. Pengawasan pun tak mesti Walikota turun tangan. Banyak instrumen pengawasan yang sudah ditetapkan. Coba kalau Wako berkantor di jalan Sudirman Kelurahan Prabumulih, pasti ia melalui pasar dan mengetahui kondisi warganya," kata Rizal.
Sebagai pemimpin daerah, lanjut Rizal mestinya keteladanan dan aturan harus diterapkan oleh Ridho Yahya.
"Jangan mencari pencitraan semata, namun tak taat atruran," tandasnya.
Ia juga menyoroti proyek-proyek besar di tahun anggaran 2014 ini. Seperti pembangunan pasar inpres, taman kota, stadion dan islamic centre, Rizal menganggap terlalu dipaksakan.
"Pembangunan itu kan ada yang bisa dirasakan langsung dan tidak langsung," ungkapnya.
Rizal juga menghimbau agar masyarakat harus peduli, perhatian dan kritis terhadap kinerja pembangunan di Prabumulih. (bmg)
0 Komentar