Dampak dari kondisi inilah semakin memudahkan masyarakat untuk menentukan pilihan, mana yang layak dan pantas untuk memimpin kota Prabumulih selama lima tahun kedepan.
Bahkan dalam menenentukan pilihan, masyarakat dituntut kejelian terhadap program program pembangunan yang ditawarkan sang calon.
Namun Uforia kebebasan politik sering disalah artikan, akibatnya banyak memunculkan dampak yang negatif, para kandidat yang menawarkan kejujuran pun harus melakukan hal yang sama kerena dilegitimasi dengan keputusan legalitas.
Pemilu merupakan salah satu produk demokrasi yang dinilai terlalu berlebihan di dalam masyarakat modern. Para aktivis pemilu sering mengatakan bahwa “tanpa pemilu tidak akan ada demokrasi”, dan bahwa “undang-undang pemilu merupakan salah satu instrumen hukum paling vital dalam kehidupan berdemokrasi.
Sebenarnya pemilu dan atau demokrasi hari ini merupakan Jalan pemikiran yang berdiri di atas asumsi bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diberikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah yang lahir dari hasil pemilu yang bersih dan baik. Padahal, negara-negara yang paling makmur dan sejahtera di dunia adalah negara-negara yang tidak pernah terlalu ribut soal proses pemilu contohnya swiss, hongkong dan beberapa Negara berkembang lainya, semua tetap makmur namun tidak pernah disibukan oleh pemilu yg harus saling gontok-gontokan memperebutkan kekuasaan.
Di wilayah Kota Prabumulih sendiri saat ini diprediksi hanya tiga pasangan calon yang bakal bertarung dalam pilkada 2018 yang kemungkinan besar salah satunya adalah calon perseorangan atau independent (tanpa dukungan partai). (Penulis : Febri Zulian)
0 Komentar