PRABUMULIH, PUBLIKZONE- Wako Prabumulih, H Arlan menegaskan komitmen Pemkot Prabumulih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Penegasan ini disampaikannya saat menghadiri langsung Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu, 25 Juni 2025, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Rakor ini merupakan bagian dari agenda nasional KPK untuk menyinergikan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistematis.
Dalam forum tersebut, KPK menyampaikan berbagai kebijakan, mekanisme kerja sama antar-lembaga, serta mengevaluasi pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi pada tahun-tahun sebelumnya.
Pemkot Prabumulih termasuk salah satu daerah menjadi fokus evaluasi serta penguatan sistem pengendalian integritas di 2025.
Selain Wako Arlan, turut hadir Sekda H Elman ST MM, serta jajaran OPD pendamping, antara lain Inspektorat, BPKAD, Dinas PUPR, Perkim, Bapenda, dan Bagian UKPBJ. Rakor ini juga dihadiri pejabat struktural KPK serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam sesi diskusi, para peserta membahas langkah-langkah konkret dapat diterapkan di daerah masing-masing, seperti digitalisasi layanan publik, penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), serta pengelolaan aset dan keuangan daerah transparan dan akuntabel.
Wako Arlan ketika dikonfirmasi melalui media seluler, Sabtu (28/6/20255) mengatakan bahwa, Pemkot Prabumulih terus berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi pengadaan barang/jasa, dan pelaporan keuangan sesuai standar.
“Ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tapi bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung gerakan nasional antikorupsi. Kami ingin Prabumulih tidak hanya unggul dari sisi infrastruktur, tetapi juga dalam hal integritas,” tegasnya. (Dk)
0 Komentar