PRABUMULIH, PS -- Masalah tenaga honorer Kategori 2 (K2) mulai mengedepan.Ternyata fihak BKD Kota Prabumulih telah merilis data nama K2 yang masuk untuk ikut tes. Akibatnya ada respon dari tenaga honorer lainnya yang namanya tidak ikut tercantum dalam rilis yang dikeluarkan oleh BKD Kota Prabumulih, seperti yang dilansir oleh Media Cetak Lokak di Prabumulih hari senin (7/10). Dalam pengumuman di media lokal setempat, ada sekitar 147 nama yang masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer II di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Akibatnya, ada beberapa honorer K2 yang merasa namanya tidak masuk dalam daftar Nominatif ini mengadukan nasibnya ke Komisi I DPRD Prabumulih. Ada sekitar 30 orang yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Palo, Ketua Komisi I Hartono Hamid dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Prabumulih di ruang rapat Komisi I DPRD Prabumulih (7/10). Mereka memprotes nama mereka tidak masuk dalam daftar nominatif tersebut. "Padahal kami ini sudah lama jadi honorer di lingkungan Pemkot Prabumulih," ujar salah tenaga honorer K2 yang tak mau disebut namanya.
Lidia, salah satu tenaga honorer K2 yang bertugas di Disnakertrans Prabumulih mewakili teman-temanya bahkan berani menyebut adanya permainan uang. "Tadi kami ditanya oleh Ibu Suspita (anggota Komisi I DPRD Prabumulih) adakah diantara kawan-kawan honorer ini dimintai uang, kami jawab ada. Dan beliau minta dikumpulkan buktinya," ujar Lidia. Bahkan nilainya cukup besar, yaitu lima puluh juta rupiah. "Ado kawan kami yang pernah ngasih tau bahwa ia berikan uang sebesar lima puluh juta itu, kagek kami kumpulkan dulu data buktinyo," lanjut Lidia.
Ia sendiri cukup resah namanya beserta nama-nama rekannya yang lain tidak termasuk dalam data Nomatif yang dikeluarkan oleh BKD Prabumulih."Kami biso pastike bahwa namo-namo masuk dalam daftar itu banyak yang fiktif, kami bisa buktike, kareno kami punyo data dokumen yang jelas," sambung Lidia tinggi. Dirinya masuk dalam daftar database manual, yang jumlahnya hanya 100 orang. Mereka menuntut agar nama mereka yang tidak masuk dalam daftar nominatif, agar dimasukkan. "Kalupun namo kami dak pacak dimasukke, kami minta agar tes K2 seluruhnya dibatalkan, biar adil," tuntut Lidia.
Lidia dan kawan-kawannya mengetahui nama mereka tidak masuk dalam daftar nominatif ini, setelah membaca pengumuman BKD di Harian terbitan lokal Prabumulih dan mereka segera menemui Komisi I DPRD Prabumulih agar dapat membantu masalah ini."Kami curiga, dalam surat pengumuman ini tidak ada paraf dari Kepala BKD Drs Sobban Asmuni dan Plt Sekda Prabumulih H Achmad Sobri dan langsung ditandatangani oleh Wakil Walikota Prabumulih Andriansyah Fikri SH," kata Lidia.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Prabumulih Hartono Hamid didampingi anggota Komisi I DPRD Prabumulih antara lain Hj Nurlen Asni Memed, Suspita, Hery Gustiwan menyatakan telah menerima kedatangan perwakilan tenaga honorer K2 yang namanya tidak tercantum dalam daftar Nominatif dari BKD Prabumulih. "Benar mereka telah menyampaikan permasalahan, tidak tercantumnya nama mereka dalam daftar nominatif BKD Prabumulih, yang dikeluarkan hari ini di harian lokal prabumulih," jelas Hartono Hamid. Saat ini, DPRD Prabumulih melalui perangkat Pimpinan DPRD telah membentuk timwas Honorer ini dan diharapkan agar seluruh honorer K2 ini dapat mengikuti tes.
Terkait adanya pencoretan nama-nama honorer yang diduga dilakukan secara sefihak oleh BKD Prabumulih, Hartono tak mau berasumsi terlalu jauh. "Mungkin dicoret dari BKN Pusat," jelasnya. Pihak DPRD Prabumulih, ujar Hartono Hamid tak pernah melakukan pencoretan nama-nama tenaga honorer K2 ini. "Malahan kita minta agar seluruh tenaga honorer ini dapat dimasukkan namanya dan ikut tes," tandas Hartono Hamid. Kemudian menanggapi dari hasil pertemuan tadi yang menyatakan adanya permainan uang, ia minta agar dikumpulkan bukti-bukti yang cukup.
DPRD Prabumulih sendiri telah membentuk Timwas Honorer dan akan segera bekerja untuk menyelesaikan kisruh Honorer K2 ini. (bmg)
Akibatnya, ada beberapa honorer K2 yang merasa namanya tidak masuk dalam daftar Nominatif ini mengadukan nasibnya ke Komisi I DPRD Prabumulih. Ada sekitar 30 orang yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Palo, Ketua Komisi I Hartono Hamid dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Prabumulih di ruang rapat Komisi I DPRD Prabumulih (7/10). Mereka memprotes nama mereka tidak masuk dalam daftar nominatif tersebut. "Padahal kami ini sudah lama jadi honorer di lingkungan Pemkot Prabumulih," ujar salah tenaga honorer K2 yang tak mau disebut namanya.
Lidia, salah satu tenaga honorer K2 yang bertugas di Disnakertrans Prabumulih mewakili teman-temanya bahkan berani menyebut adanya permainan uang. "Tadi kami ditanya oleh Ibu Suspita (anggota Komisi I DPRD Prabumulih) adakah diantara kawan-kawan honorer ini dimintai uang, kami jawab ada. Dan beliau minta dikumpulkan buktinya," ujar Lidia. Bahkan nilainya cukup besar, yaitu lima puluh juta rupiah. "Ado kawan kami yang pernah ngasih tau bahwa ia berikan uang sebesar lima puluh juta itu, kagek kami kumpulkan dulu data buktinyo," lanjut Lidia.
Ia sendiri cukup resah namanya beserta nama-nama rekannya yang lain tidak termasuk dalam data Nomatif yang dikeluarkan oleh BKD Prabumulih."Kami biso pastike bahwa namo-namo masuk dalam daftar itu banyak yang fiktif, kami bisa buktike, kareno kami punyo data dokumen yang jelas," sambung Lidia tinggi. Dirinya masuk dalam daftar database manual, yang jumlahnya hanya 100 orang. Mereka menuntut agar nama mereka yang tidak masuk dalam daftar nominatif, agar dimasukkan. "Kalupun namo kami dak pacak dimasukke, kami minta agar tes K2 seluruhnya dibatalkan, biar adil," tuntut Lidia.
Lidia dan kawan-kawannya mengetahui nama mereka tidak masuk dalam daftar nominatif ini, setelah membaca pengumuman BKD di Harian terbitan lokal Prabumulih dan mereka segera menemui Komisi I DPRD Prabumulih agar dapat membantu masalah ini."Kami curiga, dalam surat pengumuman ini tidak ada paraf dari Kepala BKD Drs Sobban Asmuni dan Plt Sekda Prabumulih H Achmad Sobri dan langsung ditandatangani oleh Wakil Walikota Prabumulih Andriansyah Fikri SH," kata Lidia.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Prabumulih Hartono Hamid didampingi anggota Komisi I DPRD Prabumulih antara lain Hj Nurlen Asni Memed, Suspita, Hery Gustiwan menyatakan telah menerima kedatangan perwakilan tenaga honorer K2 yang namanya tidak tercantum dalam daftar Nominatif dari BKD Prabumulih. "Benar mereka telah menyampaikan permasalahan, tidak tercantumnya nama mereka dalam daftar nominatif BKD Prabumulih, yang dikeluarkan hari ini di harian lokal prabumulih," jelas Hartono Hamid. Saat ini, DPRD Prabumulih melalui perangkat Pimpinan DPRD telah membentuk timwas Honorer ini dan diharapkan agar seluruh honorer K2 ini dapat mengikuti tes.
Terkait adanya pencoretan nama-nama honorer yang diduga dilakukan secara sefihak oleh BKD Prabumulih, Hartono tak mau berasumsi terlalu jauh. "Mungkin dicoret dari BKN Pusat," jelasnya. Pihak DPRD Prabumulih, ujar Hartono Hamid tak pernah melakukan pencoretan nama-nama tenaga honorer K2 ini. "Malahan kita minta agar seluruh tenaga honorer ini dapat dimasukkan namanya dan ikut tes," tandas Hartono Hamid. Kemudian menanggapi dari hasil pertemuan tadi yang menyatakan adanya permainan uang, ia minta agar dikumpulkan bukti-bukti yang cukup.
DPRD Prabumulih sendiri telah membentuk Timwas Honorer dan akan segera bekerja untuk menyelesaikan kisruh Honorer K2 ini. (bmg)
0 Komentar