Hal ini disampaikan oleh Kepala KPPT Prabumulih H Zaily OF Abidin, saat ditemui di KPPT Prabumulih, Kamis (23/1). "Saat ini kita sedang mengejar untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001. Dan akan bekerjasama dengan tim dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta," jelas Zaily.
"Sebetulnya kita jauh tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya di Sumsel, dalam mendapatkan ISO 9001.Namun, walaupun begitu kita tetap optimis di Tahun 2014 ini sudah bisa mendapatkan ISO 9001," tambahnya. Ia mentargetkan dalam kurun waktu 6 bulan mendatang, sudah mendapat Sertifikat ISO 9001. "Jika dalam kurun waktu enam bulan tidak terealisasi ISO 9001, saya siap mundur," paparnya tegas.
Kemudian saat ditanya mengenai perizinan IMB terkait rumah atau bangunan yang dibangun dibawah tahun 1990, apakah akan diadakan pemutihan, ia menjelaskan bahwa seharusnya ada kebijakan pemutihan. "Saran saya, semestinya ada pemutihan. Namun, terkait teknis kita serahkan di Dinas Pekerjaan Umum," lanjutnya.
Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa gedung baru yang ditempati oleh KPPT saat ini juga dihuni oleh Petro Prabu, Kas Banksumselbabel, UPTD PBB DPPKAD Prabumulih dan kas PDAM Tirta Prabu. "Gedung ini dihuni oleh beberapa unit kerja yang bergabung disini," terang Zaily.
Zaily juga menerangkan bahwa idealnya KPTT Prabumulih ini mempunyai SDM kurang lebih 50 orang, dengan kemampuan dibidangnya masing-masing. "Saat ini personil KPTT baru ada 28 orang, yang mengurus pelayanan perizinan di KPPT," kata Zaily. Ia juga menginginkan adanya fit and proper tes terhadap personil KPPT Prabumulih. "Jadi tidak ada lagi kerabat dekat pejabat, titipan pejabat namun murni personil yang profesional yang mumpuni di bidangnya masing-masing,' ujar Zaily. Disamping itu, dirinya sudah mengirimkan personil KPPT untuk mengikuti pelatihan di luar Prabumulih, untuk meningkatkan pengetahuan. "Bukan hanya Kepala KPPT saja yang ikut pelatihan, tapi kita kirim personil KPPT lainnya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman," ungkapnya.
Masalah gratifikasi dalam pengurusan pelayanan perizinan di KPPT Prabumulih, juga menjadi perhatian penting. "Kita menginginkan agar pegawai tidak membiasakan diri menerima uang dalam pengurusan perizinan di KPPT. "Memang mengubah pola pandang ini sulit, tapi ini menjadi komitmen kita, agar pelayanan perizinan ini bebas pungli dan gratifikasi," bebernya. (bmg)
0 Komentar