PRABUMULIH,PUBLIKZONE-- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menggaungkan narasi perlawanan terhadap mafia tanah, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan belum lama ini.
Namun seruan tersebut, berbanding terbalik dengan problem yang dihadapi (Sarudin CS). Terungkapnya hal tersebut setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) MRLB ketika menyampaikan aksinya terkait ganti rugi lahan Tol Indralaya-Prabumulih yang sudah dibayarkan HK dan uangnya dititipkan ke pihak Pengadilan Negeri Prabumulih namun hingga saat ini belum juga diterima pemilik lahan.
Ketika dikonfirmasi, Kepala BPN Prabumulih Ahmad Syahabudin SH Msi, sudah berjuang dan siap mempertahankan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN.
"Pihak kita (BPN Prabumulih) sudah merekomendasikan ke pengadilan Negeri Prabumulih untuk melakukan pembayaran, namun jawaban yang kita dapat, belum bisa dikarenakan adanya gugatan ulang dari pihak menggugat ke pihak tergugat." jelasnya Selasa (30/4/2024).
Kita disini sifatnya menunggu kalau tidak ada perkara dan sudah ditetapkan inkrah oleh pihak pengadilan, kita siap merekomendasikan pembayaran, tegasnya.
Berbeda terbalik dengan pihak pengadilan Negeri Prabumulih, ketika melakukan aksi, audiensi dengan Ketua Pn Prabumulih, RA Asriningrum Kusumawardhani SH MH melalui humasnya Deswina Dwi Hayati SH dan Norman Mahaputra SH mereka menjelaskan kami anggap terlalu bertele-tela.
Sehingga dalam pertemuan audensi yang dihadiri oleh ketua LSM MRLB Sastra Amiadi dan Hardoko Susanto, dua wakil dari yang punya sertifikat tanah, Sahrudin dan M. Darial, disaksikan oleh Kasat Intelkam Polres Prabumulih Iptu Budiono serta anggota tidak ada titik temunya (walkout).
Sementara Ketua LSM MRLB Satra Amiadi, dibincangi awak media mengatakan, akan terus berupaya dan berusa memperjuangkan masyarakat. "Kita akan memperjuangkan sampai akhir, sehingga 8 warga yang terzolimi ini bisa menerima haknya, " Ucapnya.
Disinggung hasil pertemuan, pria disapa akrab Yadi ini menyebutkan akan melakukan aksi di Jalan Tol Prabumulih. " Kita akan menutup akses Jalan Tol Indralaya-Prabumulih, sampai hak ke 8 orang ini tercapai atau dibayarkan.
Tentunya sebelum itu kita lakukan, kita akan penuhi terlebih dahulu surat menyurat pemberitahuan terkait aksi yang akan kita lakukan nanti.
" Paling lambat hari ini kita sudah menyerahkan berkas pemberitahuannya ke pihak Polres Prabumulih (dalam hal ini Sat Intelkam), sehingga tiga hari ke depan kita bisa melaksanakannya," Pungkas Yadi. (Dk)
0 Komentar