PRABUMULIH,PUBLIKZONE- Adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh lembanga Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP) beberapa hari yang lalu meninggalkan catatan khusus untuk DRPD Prabumulih.
Catatan khusus tersebut tentu menjadi pertanyaan publik umumnya warga seingok sepemunyian.
Dalam aksinya, Rabu (3/9/2025) massa mendesak DPRD mendorong pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, menolak kenaikan pajak, hingga menghapus tunjangan dewan. Namun yang paling disorot adalah penggunaan anggaran aspirasi DPRD sebesar Rp40 miliar yang dinilai tidak transparan.
“Jangan sampai terulang lagi. Rp40 miliar hanya habis untuk perjalanan dinas tanpa hasil jelas. Anggaran sebesar itu harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Koordinator Aksi, M Romli.
Romli menambahkan, penggunaan anggaran wajib sesuai aturan dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan warga.
“Masyarakat butuh bukti nyata, bukan laporan kegiatan yang tidak jelas manfaatnya,” ujarnya.
Massa juga meminta DPRD lebih serius memperhatikan persoalan pengangguran di Prabumulih.
“Lapangan kerja masih minim, sementara uang rakyat justru habis untuk kepentingan yang tidak jelas,” seru salah seorang orator.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Prabumulih, Deni Victoria bersama jajaran wakil ketua dan anggota DPRD langsung menemui massa.
“Terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan. Aspirasi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami agar lebih transparan dalam menjalankan fungsi dewan,” kata Deni Victoria.
Ia menegaskan, DPRD berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Masukan ini sangat bermanfaat untuk mendorong Prabumulih lebih baik dan sejahtera,” pungkasnya. (Dk)
0 Komentar