PESISIR BARAT, LAMPUNG --- Ratusan anggota yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) mendatangi kantor DPRD Pesbar, Senin (11/2/2019).
Aksi damai ini merupakan tindak lanjut atas laporan dugaan terjadinya penyalahgunaan anggaran di dua desa yakni desa Pekon Way Jambu Kecamatan Pesisir Selatan dan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur.
Dalam Orasinya, Ketua APDESI Pesibar, Arief Mufti menuntut agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung segera mengaudit secara khusus dana reses DPRD dengan peratin yang diklaim sejak 2014 lalu hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan.
"Kami siap memberikan keterangan secara lengkap kepada BPK, dengan catatan permintaan kami untuk diauditnya dana reses DPRD dengan peratin tersebut bisa ditindaklanjuti," ujarnya.
Bahkan Arief mengancam akan menurunkan massa lebih banyak, jika BPK tidak segera memberikan perhatian khusus untuk mengaudit dana dimaksud. "Kalau tidak ditindaklanjuti, kami siap menurunkan APDESI se-Provinsi Lampung," terangnya
Kedatangan para demonstran disambut langsung oleh Ketua DPRD Pesbar Piddinuri dan beberapa anggota DPRD. Selanjutnya, 16 orang perwakilan Apdesi diajak ke ruang rapat untuk melakukan perundingan.
"Kami sangat senang atas usulan Apdesi ke BPK untuk audit dana Bimtek dan Reses demi keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan. Selama ini juga BPK sesuai tupoksinya selalu rutin melakukan pemeriksaan setiap tahun atas anggaran DPRD", Terang Ketua DPRD Pesisir Barat.
Dikesempatan Itu, Ketua DPRD meminta agar para Peratin harus siap jika suatu waktu di audit oleh BPK RI, terutama dua desa yg sudah di ajukan Ke BPK RI untuk di audit. Menurutnya, sudah selayaknya DPRD dan Apdesi mendukung penuh langkah BPK dan penegak hukum untuk mengaudit dan memeriksa dana desa yang terduga menyalahi aturan itu.
Disamping itu, Pimpinan DPRD Pesisir Barat menekankan kepada Apdesi Pesisir Barat jangan serta merta terbawa kepentingan politik sesaat dan menyarankan agar tetap netral dan tidak berpolitik praktis.
Selain menerima perwakilan Apdesi, DPRD juga menerima perwakilan Masyarakat Pekon Sukanegeri dan Sukamarga kecamatan Bangkunat yang mempertanyakan nasib 2 peratin pekon tersebut yang tidak kunjung dilantik oleh Bupati Pesisir Barat.
Uniknya masyarakat kedua pekon tersebut malah tidak didampingi dan didukung oleh Apdesi setempat. (Metra/Rill)
0 Komentar